Golput Jadi Budaya

Banyak sekali implementasi dari demokrasi. Pun tentang penyimpangan demokrasi. Salah satu nya adalah tentang semakin meningkatnya golongan putih (golput) saat pemilu.

Golongan putih yang dimaksud pada kasus ini adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilih nya sebagai warga negara saat pemilu. Di kalangan beberapa remaja golput ini sangat marak terjadi. Golput pun banyak sekali modelnya. Ada yang hanya tidak datang saat pemilu, ada yang datang tapi tidak memilih sama sekali. Yang lebih ekstrim adalah mereka yang datang ke pos pemilihan, mereka masuk ke bilik pemilihan, tidak untuk mencoblos/mencontreng, tapi mereka malah memberikan ‘make up tambahan’ pada kandidat kandidat. Mungkin mereka beranggapan dengan melakukan tindakan seperti itu maka mereka akan terlihat keren. Padahal itu SALAH

Pemilihan umum hanya terjadi 4 tahun sekali (tergantung juga sih). Jadi sudah seyogyanya moment ini dijadikan sebagai ajang untuk benar benar berpartisipasi pada pesta demokrasi. Namun realisasinya banyak sekali kejanggalan dalam pemilu ini. Dan golput adalah masalah terbesar yang harus diperangi.

Sebetulnya hal ini dapat diminimalisir dengan Caleg/ Capres/ atau Calon calon apapun nantinya, untuk lebih memaksimalkan kampanye mereka. Tidak hanya kampanye namun mereka juga harus merealisasikan ucapan mereka. Atau bisa juga dengan pengadaan sosialisasi di sekolah, kampus, atau bahkan sampai ke karang taruna yang ada di desa. Bagaimana pun caranya golput harus diminimalisir. Karena golput secara tidak langsung sama saja dengan mendzolimi diri sendiri.

Data terakhir pada 2009, jumlah golongan putih (golput) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mencapai 29,6 persen. Jumlah yang makin meningkat dibanding pemilu sebelumnya, disinyalir akibat ulah buruk perilaku para elite politik.

"Pelaksanaan Pemilu 2014 juga akan mendekati masa kritis, karena jumlah golput diperkirakan akan mencapai 40 persen. Hal ini dikarenakan budaya politik masyarakat menjadi apatis dan memandang pemilu bukanlah perayaan penting bahkan cenderung tidak bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka,"
Sebelumnya, sejumlah permasalahan yang terjadi menjelang Pemilu 2014 mendatang, seperti polemik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian adanya 10,4 juta data pemilih bermasalah, lantaran tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), membuat banyak pihak pesimis, jika Pemilu 2014 bisa mulus diadakan. "Minat orang rendah terhadap pemilu membuat masyarakat makin tak tertarik dengan pemilu, hal itu secara umum sudah terlihat di beberapa pilkada (pemilihan kepala daerah), rata-rata itu sudah terbaca,